JAKARTA – Isu redenominasi Rupiah, yakni penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya belinya, kembali menjadi sorotan dan diskusi hangat di kalangan ekonom, pelaku pasar, dan masyarakat luas. Meskipun rencana ini telah lama dibahas, perhatian kembali terfokus pada potensi manfaat signifikan yang dapat ditawarkan oleh redenominasi, serta tantangan pelaksanaannya bagi stabilitas perekonomian nasional.
Redenominasi adalah pemotongan jumlah nol pada mata uang, misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1, di mana nilai tukar barang dan jasa tetap sama. Kebijakan ini berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang yang juga memotong daya beli).
Manfaat Utama Redenominasi (Potensi Positif)
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melihat redenominasi sebagai langkah maju yang memberikan manfaat besar secara psikologis dan administratif:
Penyederhanaan Transaksi: Angka transaksi akan menjadi lebih kecil, mempermudah perhitungan, pencatatan, dan pembukuan akuntansi. Ini sangat mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan bisnis.
Citra Mata Uang: Redenominasi dapat meningkatkan citra dan martabat Rupiah di mata internasional, membuat Rupiah terlihat setara dengan mata uang negara maju lainnya yang tidak memiliki banyak angka nol.
Efisiensi Pencetakan Uang: Dengan hilangnya nol, jumlah digit pada uang kertas akan berkurang, berpotensi mengurangi biaya dan mempercepat proses transaksi di mesin-mesin, seperti ATM.
Dampak dan Tantangan (Risiko Pelaksanaan)
Meskipun memiliki manfaat, redenominasi harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati karena membawa risiko besar, terutama terkait persepsi dan psikologi pasar:
Risiko Inflasi dan Sanering: Tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat tidak salah mengartikan redenominasi sebagai sanering (pemotongan nilai uang dan daya beli). Jika hal ini terjadi, kepanikan dan penimbunan barang dapat memicu inflasi tinggi yang tak terkendali.
Biaya Sosial dan Logistik: Pelaksanaan redenominasi membutuhkan biaya yang sangat besar, termasuk sosialisasi masif ke seluruh penjuru negeri, penyesuaian sistem IT perbankan, akuntansi, dan mesin-mesin transaksi (EDC, ATM) di seluruh Indonesia.
Waktu Pelaksanaan yang Tepat: Redenominasi idealnya dilakukan pada saat kondisi perekonomian makro stabil, inflasi rendah, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta bank sentral berada pada tingkat yang tinggi.
Tahapan Pelaksanaan Redenominasi
Rencana redenominasi biasanya akan melewati tiga tahapan krusial dan panjang untuk memitigasi risiko:
Tahap Persiapan (2 Tahun): Mempersiapkan dasar hukum, sistem IT, dan sosialisasi awal.
Tahap Transisi (5-7 Tahun): Uang lama dan uang baru (yang sudah disederhanakan) beredar secara bersamaan, sehingga masyarakat terbiasa dengan nilai yang baru.
Tahap Phase Out: Uang lama secara bertahap ditarik dari peredaran, dan hanya uang baru yang berlaku sebagai alat pembayaran sah.
Wacana ini akan terus menjadi topik sentral. Pelaksanaan redenominasi, jika diputuskan, akan menjadi salah satu kebijakan moneter terbesar dalam sejarah Indonesia yang memerlukan dukungan politik, kepercayaan publik, dan kondisi ekonomi yang kondusif.
0 Komentar