Jakarta, 9 November 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan reformasi total pada sistem pelayanan pertanahan di Indonesia. Ia berharap seluruh proses dapat bertransformasi digital secara menyeluruh, menghilangkan kerumitan birokrasi, dan menjamin transparansi bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Menteri Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN di Jawa Tengah, Sabtu (8/11). Menurutnya, transformasi ini adalah keharusan mutlak untuk menjawab tuntutan zaman dan karakter generasi muda.
Tuntutan Generasi Muda Jadi Pendorong Utama
Menteri Nusron secara spesifik menyoroti karakter generasi muda yang kini mulai mendominasi sebagai pemohon layanan pertanahan.
"Generasi muda menuntut kecepatan, transparansi, dan integritas tinggi dalam setiap layanan pertanahan. Mereka tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan," kata Nusron.
Ia mewanti-wanti bahwa jika layanan tidak sesuai aturan, masyarakat modern tidak segan untuk bersuara di media sosial. "Generasi itu akan menjadi majority pemohon terhadap proses pertanahan. Untuk itu, kita perlu bertransformasi," tegasnya.
Transformasi Menyeluruh dan Satu Jalur Terpadu
Langkah awal transformasi ini akan dimulai dengan penyederhanaan proses bisnis. Menteri Nusron berambisi agar masyarakat dapat mengurus seluruh kebutuhan pertanahan mereka dalam satu jalur terpadu (single track), sehingga alur layanan menjadi ringkas, jelas, dan terukur.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan perlunya:
Dukungan Teknologi Informasi yang Kuat: Teknologi diperlukan untuk menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data pertanahan.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas ASN di lingkungan ATR/BPN menjadi kunci utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berintegritas tinggi.
Menteri Nusron menutup arahannya dengan optimisme bahwa transformasi digital akan membuat pelayanan pertanahan menjadi lebih modern dan dapat memenuhi harapan publik, menjauhkan stigma layanan pertanahan yang selama ini dianggap lambat dan rumit.
0 Komentar